foto : lukman SE (tengah)
DUMAI (JENDELARIAU.COM) - Adanya Dugaan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang ada di tubuh BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri (PDB). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah. Nepotisme adalah perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. Rabu (15/03/2022).
Di Indonesia, Praktik Nepotisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam undang-undang tersebut tersirat makna penindakan pada Kolusi dan Nepotisme terlebih dahulu sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Apa saja yang termasuk perbuatan nepotisme? Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 5 yang menyatakan, “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.”
Sementara, Hukum bagi Warga Negara Indonesia yang terbukti melakukan praktik Nepotisme adalah akan dijerat pidana sesuai pasal 22. Dijelaskan "Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme adalah sesuai Pasal 5 angka 4 dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."
Menurut keterangan sumber yang dapat serta layak untuk dipercaya, dimana Lukman, SE Direktur Utama BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri diduga melakukan Praktek Nepotisme di tubuh BUMD karena Lukman, SE telah merekrut karyawan (Kabid Keuangan) yang notabene nya adalah iparnya sendiri.
"Larangan adanya Praktik Nepotisme ini, selain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Juga di Perda Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 20 yang berbunyi "Setiap Orang Dalam Pengurusan BUMD Dalam Daerah Dilarang Memiliki Hubungan Keluarga Sampai Derajat Ketiga Berdasarkan Garis Lurus ke Atas, ke Bawah atau ke Samping, Termasuk Hubungan Yang Timbul Karena Perkawinan". ujar sumber tersebut.
"Serta sisini perlu ditekankan, bahwa adanya Praktik Nepotisme yang dijalankan, maka nantinya dikhawatirkan akan berlanjut ke Praktik Kolusi serta Korupsi, karena adanya dugaan unsur kedekatan dan unsur jabatan diantara mereka," pungkas sumber mengakhiri.
(Feri Windria)
Komentar
Posting Komentar