Foto : Anggota Fraksi Partai Golkar, Yanti Komala Sari.
JENDELARIAU.COM, (PEKANBARU) – Anggota Fraksi Partai Golkar, Yanti Komala Sari, mengimbau Wali Kota Dumai, Paisal, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataannya di media karena berpotensi menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.
Anggota DPRD Riau dari Dumai, kata Yanti, menginginkan ada kerjasama yang baik dan sikap bahu membahu antara Pemko Dumai dengan Pemprov Riau, bukan malah menjatuhkan.
APBD Riau, sambung Yanti, di tetapkan pada angka Rp 8,1 T, dan anggaran segitu harus dibagi secara proporsional kepada 12 kabupaten kota se-Riau. Dan masing-masing daerah tentu punya persoalannya sendiri.
"Kabupaten kota kan harus diperhatikan juga, saya tahu persis anggaran yang turun ke Dumai, dan anggaran yang akwn diusul ke Bappenas. Termasuk untuk pengendalian banjir di Riau, seperti yang diusulkan oleh Pemko Dumai," ujar Yanti, Minggu (13/3/2022).
Dengan keterbatasan anggaran di Dumai, katanya, mestinya Wali Kota Dumai menjalin hubungan yang baik dengan provinsi supaya kedepannya bisa bekerjasama.
“Kalau komunikasinya baik, saya yakin provinsi akan membantu banyak Dumai. Kami dewan yang dari Dumai siap memperjuangkan setiap kebutuhan warga Dumai,” tuturnya.
Sebagai pejabat publik, mestinya Wako Dumai,katanya, harus berbicara berdasarkan fakta, karena apa yang disampaikannya akan menjadi konsumsi masyarakat umum.
"Ini bukan di kedai kopi. Kalau di kedai kopi baru bisa asal-asalan. Kalau di media harus berdasarkan fakta. Jangan sampai merugikan orang lain, apalagi yang diserang ini tokoh publik, seorang gubernur," terangnya.
"Jangan kita mau menaikkan pamor seseorang tapi malah membunuh karakter orang lain. Itu bukan suatu hal yang baik," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, angkat bicara terkait konflik yang terjadi antara Wali Kota Dumai, Paisal, dengan Gubernur Riau, Syamsuar, terkait tidak terakomodirnya pembangunan di Dumai.
Dikatakan Hardianto, pejabat publik sebaiknya tidak perlu mengumbar-umbar di media, dan kemudian membuat keributan di tengah masyarakat. Yang semestinya masyarakat tak perlu memikirkannya.
"Kasihan masyarakat, bingung mereka, kondisi ekonomi begini, memikirkan perut saja sudah susah. Yang menjadi persoalan itu kan tupoksi dan kewenangan kita," ujar Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, Rabu (9/3/2022).
Sebagai anak Dumai yang menjadi pimpinan DPRD Riau, Hardianto menegaskan, dirinya tidak tahu apa usulan yang diributkan oleh Wali Kota Dumai, karena dirinya tidak pernah diajak bicara.
"Saya pribadi sampai detik ini tak tahu apa itu, karena tak pernah dikomunikasikan. Kalau disampaikan ke anggota lain, mungkin saja. Kalau saya dikasih tahu, itu pasti akan saya perjuangan dan kalau ada masalah, saya tahu apa yang menjadi hambatannya," terangnya.
Editor : Feri Windria
Sumber : goriau.com
Komentar
Posting Komentar